Korupsi di Indonesia berkembang secara sistemik. Bagi banyak
orang korupsi bukan lagi merupakan suatu pelanggaran hukum, melainkan sekedar
suatu kebiasaan. Dalam seluruh penelitian perbandingan korupsi antar negara,
Indonesia selalu menempati posisi paling rendah. Keadaan ini bisa menyebabkan
pemberantasan korupsi di Indonesia semakin ditingkatkan oleh pihak yang berwenang.
Perkembangan korupsi di Indonesia juga mendorong
pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun hingga kini pemberantasan korupsi di
Indonesia belum menunjukkan titik terang melihat peringkat
dalam perbandingan korupsi antar negara yang tetap rendah.
Hal ini juga ditunjukkan dari banyaknya kasus-kasus korupsi di Indonesia.
Sebenarnya pihak yang berwenang, seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)
telah berusaha melakukan kerja maksimal. Tetapi antara kerja yang harus digarap
jauh lebih banyak dibandingkan dengan tenaga dan waktu yang dimiliki KPK.
Pemberantasan
korupsi di Indonesia
Pemberantasan korupsi di Indonesia dapat dibagi dalam 3
periode, yaitu pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi.
Orde Lama
Dasar Hukum: KUHP (awal), UU 24 tahun 1960
Antara 1951 - 1956 isu korupsi mulai diangkat oleh koran
lokal seperti Indonesia Raya yang dipandu Mochtar Lubis dan Rosihan Anwar.
Pemberitaan dugaan korupsi Ruslan Abdulgani menyebabkan koran tersebut kemudian
di bredel. Kasus 14 Agustus 1956 ini adalah peristiwa kegagalan pemberantasan
korupsi yang pertama di Indonesia, dimana atas intervensi PM Ali
Sastroamidjoyo, Ruslan Abdulgani, sang menteri luar negeri, gagal ditangkap
oleh Polisi Militer. Sebelumnya Lie Hok Thay mengaku memberikan satu setengah juta
rupiah kepada Ruslan Abdulgani, yang diperoleh dari ongkos cetak kartu suara
pemilu. Dalam kasus tersebut mantan Menteri Penerangan kabinet Burhanuddin
Harahap (kabinet sebelumnya), Syamsudin Sutan Makmur, dan Direktur Percetakan
Negara, Pieter de Queljoe berhasil ditangkap.
Mochtar Lubis dan Rosihan Anwar justru kemudian dipenjara
tahun 1961 karena dianggap sebagai lawan politik Sukarno.
Nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda dan asing di
Indonesia tahun 1958 dipandang sebagai titik awal berkembangnya korupsi di
Indonesia. Upaya Jenderal AH Nasution mencegah kekacauan dengan menempatkan
perusahaan-perusahaan hasil nasionalisasi di bawah Penguasa Darurat Militer
justru melahirkan korupsi di tubuh TNI.
Jenderal Nasution sempat memimpin tim pemberantasan korupsi
pada masa ini, namun kurang berhasil.
Pertamina adalah suatu organisasi yang merupakan lahan
korupsi paling subur.
Kolonel Soeharto, panglima Diponegoro saat itu, yang diduga
terlibat dalam kasus korupsi gula, diperiksa oleh Mayjen Suprapto, S Parman, MT
Haryono, dan Sutoyo dari Markas Besar Angkatan Darat. Sebagai hasilnya, jabatan
panglima Diponegoro diganti oleh Letkol Pranoto, Kepala Staffnya. Proses hukum
Suharto saat itu dihentikan oleh Mayjen Gatot Subroto, yang kemudian mengirim
Suharto ke Seskoad di Bandung. Kasus ini membuat DI Panjaitan menolak
pencalonan Suharto menjadi ketua Senat Seskoad.
Orde Baru
Dasar Hukum: UU 3 tahun 1971[sunting | sunting sumber]
Korupsi orde baru dimulai dari penguasaan tentara atas
bisnis-bisnis strategis.
Reformasi
Dasar Hukum: UU 31 tahun 1999, UU 20 tahun 2001
Pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini dilakukan oleh
beberapa institusi:
1. Tim Tastipikor (Tindak Pidana Korupsi)
2. Komisi Pemberantasan Korupsi
3. Kepolisian
4. Kejaksaan
5. BPKP
6. Lembaga non-pemerintah: Media massa Organisasi massa
(mis: ICW)
Refrensi : https://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi_di_Indonesia
0 komentar:
Posting Komentar